BALIKPAPAN – Ketua terpilih DPD Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) Kalimantan Timur, Kolonel (Purn) Donald Sitorus, langsung bergerak cepat usai dilantik pada 18 November 2024. Fokus utamanya adalah pembenahan internal organisasi serta penguatan peran PEPABRI dalam masyarakat.
Dalam konferensi pers di Balikpapan, Kamis (28/11), Donald menegaskan komitmennya menjalankan visi dan misi organisasi. “PEPABRI adalah organisasi yang berwatak pejuang. Kami akan terus memberikan dharma bhakti terbaik kepada bangsa dan negara agar PEPABRI dicintai dan dibanggakan,” ujarnya.
Donald menyoroti pentingnya menyikapi isu-isu sosial seperti stunting dan bullying di kalangan anak-anak sekolah. Ia menegaskan dukungan PEPABRI kepada pemerintah daerah dalam menangani stunting. Selain itu, ia menilai bullying di sekolah sering dipicu oleh pengaruh feodalisme dalam masyarakat dan dampak negatif media sosial.
“Sekarang kita tidak hanya menjaga dunia nyata, tetapi juga dunia maya atau media sosial,” ungkap Donald. Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap dunia pendidikan, termasuk mendukung guru yang sering menjadi sasaran kritik orang tua.
Revisi UU Perlindungan Guru dan Pendirian LBH
Ketua Bidang Kesejahteraan PEPABRI Kaltim, AKP (Purn) Mikael Hasugian, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Ia menyambut baik rencana revisi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang saat ini sedang dibahas DPR RI.
Untuk mendukung upaya ini, PEPABRI Kaltim berencana membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kantor DPD PEPABRI Kaltim, Balikpapan. LBH ini akan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk anggota PEPABRI.
“Mudah-mudahan ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan anggota PEPABRI Kaltim,” harap Mikael.
Dengan berbagai program ini, DPD PEPABRI Kaltim optimistis dapat menjadi organisasi yang relevan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.
