Borneonusantara. com, KUTAI KARTANEGARA – Bertambahnya pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan pemerintahan menuntut penguatan perlindungan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pengamanan tersebut menjadi salah satu fokus kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar melalui bidang persandian.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin.
Ia mengatakan pihaknya menjalankan fungsi pengamanan informasi untuk mengantisipasi ancaman peretasan maupun kebocoran data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Di bidang persandian kita juga mengembangkan pengamanan terkait data dan informasi dari serangan-serangan hacker maupun dari kebocoran data dalam penggunaan aplikasi di seluruh Pemkab Kukar,” kata Solihin.
Menurutnya, pengamanan informasi menjadi bagian dari dukungan Diskominfo terhadap pemanfaatan teknologi digital oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Seiring pengembangan aplikasi untuk menunjang pelayanan masyarakat, aspek keamanan perlu diperhatikan agar data dan informasi yang dikelola pemerintah mendapatkan perlindungan yang memadai.
Diskominfo juga memiliki peran dalam mendukung pengembangan aplikasi di berbagai OPD. Pengembangan itu diarahkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan semakin luasnya penggunaan sistem digital, pengamanan tidak hanya menjadi persoalan teknis aplikasi, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan informasi yang berada di dalam sistem tersebut,” ungkapnya.
Tambahnya, upaya pengamanan data merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Diskominfo. Namun, ia belum memerinci bentuk teknologi pengamanan yang digunakan, jumlah insiden keamanan yang pernah ditangani, maupun hasil evaluasi terhadap tingkat kerentanan sistem pemerintah daerah.
“Informasi mengenai langkah teknis, standar perlindungan, dan mekanisme penanganan insiden masih diperlukan untuk menggambarkan lebih jauh kesiapan sistem keamanan digital Pemkab Kukar,” terangnya.
Namun ia berharap penguatan aspek persandian dapat berjalan seiring dengan pengembangan layanan digital.”Sehingga pemanfaatan aplikasi pemerintahan dapat mendukung pelayanan publik tanpa mengabaikan perlindungan data dan informasi,” pungkasnya.(ADV)
