BALIKPAPAN — Upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah terus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang menyasar langsung masyarakat.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Agenda terbaru digelar di Jl. Mulawarman RT 13, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, dengan tema Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis.
Puluhan warga dari berbagai unsur hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari tokoh masyarakat, pengurus RT, hingga perwakilan kelompok masyarakat sipil. Diskusi juga menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Muhammad Bayu Septian, serta pemerhati sosial politik, Joko Prasetyo.
Dalam pemaparannya, Sigit Wibowo menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Menurutnya, partisipasi publik tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan warga dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik.
“Pemerintahan yang demokratis hanya bisa terwujud jika masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Sigit.
Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan di Kalimantan Timur yang semakin kompleks, termasuk peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut adanya mekanisme partisipasi publik yang lebih terbuka dan responsif.
“Dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mencerminkan kebutuhan riil warga,” katanya.
Sigit juga menekankan bahwa partisipasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sementara itu, Muhammad Bayu Septian menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam demokrasi mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah hambatan dalam mendorong partisipasi publik secara optimal.
“Rendahnya literasi politik dan minimnya ruang dialog yang berkelanjutan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berdemokrasi.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini berlangsung dalam suasana dialogis dan interaktif. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta pertanyaan terkait peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga demokrasi daerah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. (Adv/**)
