Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendorong penanganan terpadu untuk mencegah kawasan Desa Loa Janan Ulu semakin terdampak banjir. Salah satu langkah yang disepakati bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda adalah pemasangan pintu air untuk mengendalikan debit air sebelum normalisasi sungai dilakukan.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Aulia bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan polemik pembangunan sodetan di perbatasan Loa Janan Ilir dan Loa Janan Ulu yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah Kukar dan Samarinda.
Aulia menegaskan, penanganan persoalan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat Loa Janan Ulu. Ia mengungkapkan sekitar 70 persen wilayah desa berpotensi terendam ketika air pasang.
Menurutnya, jika kegiatan yang memengaruhi aliran air terus berjalan tanpa pengendalian, kondisi tersebut berisiko semakin berat bagi masyarakat.
“Kita menginginkan bahwa debit air ini tidak bertambah lagi,” ujar Aulia, Sabtu (3/10/2026).
Karena itu, pemasangan pintu air menjadi langkah awal yang dinilai penting. Selama Sungai Loa Janan Ulu belum dinormalisasi, debit air akan dikendalikan sehingga tidak menambah beban kawasan permukiman di sekitarnya.
Aulia mengatakan pemerintah bersama pihak terkait akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan menentukan langkah teknis yang diperlukan. Penanganan juga tidak hanya dilakukan oleh satu daerah, tetapi melibatkan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim dan BWS.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim disepakati menjadi leading sector dalam pembahasan lanjutan. Pemerintah provinsi juga telah menyampaikan kesiapan untuk mendukung kebutuhan anggaran fisik, sementara BWS akan membantu dari sisi teknis.
Bagi Aulia, kerja sama lintas pemerintahan menjadi penting karena persoalan aliran air tidak berdiri sendiri berdasarkan batas wilayah administratif.
“Bapak Wali Kota Samarinda sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini,” katanya.
Selain langkah jangka pendek melalui pintu air, Aulia menyebut terdapat agenda jangka menengah dan panjang berupa normalisasi sungai. Tahapan tersebut juga harus memperhitungkan persoalan sosial yang muncul di kawasan hilir, termasuk kemungkinan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Wali Kota Samarunda Andi Harun menyampaikan hasil pertemuan telah menghasilkan titik temu antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, solusi jangka pendek diperlukan agar polemik di tengah masyarakat dapat segera diredam.
Ia menjelaskan, pintu air akan dikendalikan selama jalur sungai pada rencana sodetan belum berfungsi secara optimal. Setelah kondisi sungai dinormalisasi, penanganan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Aulia berharap tim lintas instansi yang dipimpin Pemprov Kaltim segera menjalankan pembahasan teknis. Dengan koordinasi tersebut, pemerintah menargetkan penanganan yang lebih menyeluruh dapat direalisasikan pada 2027.
“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi bisa menjalankan fungsi dengan baik sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik,” pungkasnya. (ADV)
