Borneonusantara.com, KUKAR – Menanggapi gelombang penolakan warga Desa Loa Janan Ulu terkait pengerjaan proyek sodetan pengendali banjir di kawasan perbatasan Kilometer 2, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa Pemkab Kukar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini tengah mengintensifkan pembahasan guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat di kedua wilayah.
Aksi protes warga Desa Loa Janan Ulu, Kukar, dipicu kekhawatiran bahwa pembuangan air dari kawasan Loa Janan Ilir, Samarinda seperti Perumahan H. Saleh, Tani Aman, dan Simpang Tiga akan menambah beban debit Sungai Loa Janan Ulu yang kapasitasnya belum optimal.
Menyikapi situasi tersebut, Pemkot Samarinda sebelumnya telah memutuskan untuk menghentikan sementara (cooling down) pengerjaan proyek fisik di lapangan guna membuka ruang dialog.
Aulia menyampaikan bahwa rapat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan perwakilan masyarakat lokal saat ini sedang berlangsung intensif.
“Masalah ini sudah kita rapatkan dan saat ini sedang kembali dirapatkan. Insyaallah kita akan mencari jalan keluar terbaik untuk warga masyarakat,” ujar Aulia Rahman Basri saat dimintai konfirmasi oleh awak media, Senin (28/9/2026).
Aulia menekankan pentingnya mengesampingkan sekat batas wilayah administratif dalam menyelesaikan persoalan banjir di perbatasan. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah memastikan penanganan banjir memberikan dampak positif tanpa merugikan wilayah mana pun.
“Kita tidak melihat apakah ini Samarinda atau Kutai Kartanegara, tetapi bagaimana kegiatan yang dilakukan di sana bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, tidak menimbulkan masalah di salah satu sisi, dan dapat terlaksana dengan baik,” kata Aulia.
Guna memastikan penyelesaian masalah ini berjalan adil dan tuntas, Aulia menyatakan bahwa Pemkab Kukar siap mengambil peran aktif, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran daerah jika diperlukan perbaikan atau penyesuaian infrastruktur di wilayah Kukar.
“Saat ini kita sudah duduk bersama antara Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan warga lokal setempat untuk mencari jalan keluar terbaik. Kalaupun perlu ada dukungan pembiayaan dari Kabupaten Kukar, kami siap menyiapkan anggarannya agar persoalan ini tertangani dengan baik,” pungkas Aulia. (ADV)
