Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) merencanakan pemasangan layanan internet gratis di 3.214 rukun tetangga (RT). Program ini ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026, dengan skema penyediaan jaringan yang disesuaikan kondisi geografis setiap wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Solihin mengatakan, saat ini pemerintah masih menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar tengah menyiapkan mekanisme teknis pelaksanaannya.
“Di 2026 ini sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan sesuai arahan Pak Bupati, di perubahan ini sudah bisa berjalan, di akhir tahun 2026 sudah berjalan,” kata Solihin.
Menurutnya, penyediaan internet gratis tidak dapat disamaratakan untuk seluruh RT. Pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan di masing-masing wilayah sebelum menentukan teknologi yang digunakan.
Pada daerah yang telah terjangkau jaringan kabel optik, layanan internet dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut. Sementara wilayah yang belum memiliki jaringan kabel optik akan dipertimbangkan menggunakan alternatif teknologi lain.
“Jadi ada dua hal, yang pertama topografinya ada yang sudah tersedia sarana kabel optik dari provider, ada juga yang masih belum tersedia kabel optik,” ujarnya.
Perbedaan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penyedia layanan internet. Hingga wawancara dilakukan, provider yang akan dilibatkan dalam program tersebut belum ditetapkan.
Dalam pembagian peran pelaksanaan, pendanaan program direncanakan berada pada tingkat RT, sedangkan pengelolaannya melalui kecamatan. Adapun Diskominfo memberikan dukungan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Solihin juga menungkapkan, program internet desa gratis tersebut akan diintegrasikan dengan program Gratispol Internet dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
“Integrasi ini diharapkan dapat mendukung perluasan akses internet masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan layanan digital di tingkat desa dan RT,” tuturnya.
Meski demikian, realisasi program masih bergantung pada penyelesaian regulasi, mekanisme teknis, serta penyesuaian kebutuhan jaringan di setiap wilayah.
Dengan target mencakup seluruh RT, kesiapan infrastruktur dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi bagian penting agar program dapat dilaksanakan sesuai rencana. (ADV)
