Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai perubahan kebijakan pemerintah pusat, termasuk terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, perlu diimbangi dengan penguatan aktivitas ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan subsidi, karena hal tersebut berada di tingkat pemerintah pusat.
Namun, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi efek lanjutan yang dapat muncul di tengah masyarakat.
Menurut Aulia, salah satu dampak yang perlu dijaga adalah potensi kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu, Pemkab Kukar akan berupaya mempertahankan stabilitas harga sekaligus menjaga inflasi agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap masyarakat.
“Kalau kita di daerah masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan ini, salah satunya adalah kita menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia.
Selain stabilitas harga, pemerintah daerah juga menempatkan daya beli sebagai bagian penting yang harus dipertahankan.
Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dinilai akan sangat menentukan seberapa besar dampak perubahan kebijakan nasional terhadap kondisi ekonomi daerah.
“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Tambahnya, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada harga kebutuhan pokok, tetapi juga terhadap keberlanjutan pendapatan masyarakat.
Ia berharap kebijakan nasional tidak menimbulkan tekanan baru yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.
“Yang paling penting adalah kami menjaga dari pendapatan masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi di tingkat daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Aulia berharap apabila terdapat penyesuaian pada satu sektor akibat kebijakan pemerintah pusat, terdapat penguatan pada sektor lain yang mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pengurangan dukungan pada suatu sektor idealnya diikuti dengan penguatan sektor produktif agar kebijakan tersebut tetap memiliki keseimbangan terhadap perekonomian.
“Ketika di sini dikurangi, artinya ada penyesuaian di tempat mana lagi,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap sektor-sektor produktif dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat sehingga mampu menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung sendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” harap Aulia.
Pemkab Kukar pun memastikan kebijakan di tingkat daerah tetap diarahkan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Stabilitas ekonomi, daya beli, pemenuhan kebutuhan pokok, serta keberlanjutan pendapatan menjadi sejumlah aspek yang akan diperhatikan di tengah dinamika kebijakan nasional. (ADV)
