Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengarahkan penyediaan layanan bus sekolah berdasarkan kebutuhan masing-masing kecamatan. Selain memastikan fasilitas transportasi pelajar tepat sasaran, pemerintah daerah juga mencari dukungan pembiayaan operasional agar layanan tersebut dapat berjalan berkelanjutan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pengembangan layanan bus sekolah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan armada, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, terutama untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyebutkan, Pemkab Kukar telah membahas peluang kerja sama dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan untuk membantu menanggung biaya operasional tersebut.
“Kemungkinan pembiayaan untuk bahan bakarnya akan ditanggung oleh teman-teman di TJSL. Kami sudah berdiskusi terkait hal itu,” ujarnya.
Menurut Aulia, keterlibatan perusahaan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap sektor pendidikan di Kukar. Skema tersebut diharapkan membantu menjaga keberlangsungan bus sekolah yang menjadi bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Dengan adanya alternatif pembiayaan dari sektor swasta, pemerintah daerah berupaya mengatasi persoalan biaya BBM yang saat ini masih menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan layanan transportasi pelajar.
Di sisi lain, Aulia menegaskan, penyediaan sarana transportasi tidak akan dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Pemerintah terlebih dahulu mengkaji kebutuhan masyarakat di setiap wilayah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Hasil kajian tersebut menjadi acuan untuk menentukan jenis fasilitas dan pelayanan yang perlu disediakan. Dengan demikian, pengadaan sarana dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyediaan fasilitas.
“Kalau sarana prasarana ini memang dibutuhkan di kecamatan kita, otomatis akan kita implementasikan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila suatu kecamatan tidak memerlukan layanan bus sekolah, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bentuk pelayanan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” terangnya.
Pendekatan ini menempatkan efektivitas pemanfaatan fasilitas sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan program daerah. Pemkab Kukar berharap dukungan transportasi pendidikan dapat berjalan tepat sasaran, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan pembiayaan operasionalnya. (ADV)
