Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA — Rencana menjadikan Pelabuhan Amborawang Laut sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kepada BUMD mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Persoalannya bukan hanya mengenai status aset, tetapi juga kebutuhan biaya agar pelabuhan tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Asisten I Sekretariat Daerah Kukar, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, kondisi Pelabuhan Amborawang Laut saat ini belum sepenuhnya siap digunakan. Karena itu, dibutuhkan pembiayaan sebelum aset tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal.
Kekhawatiran pemerintah muncul apabila setelah aset pelabuhan diserahkan sebagai penyertaan modal kepada PT Kukar Sejahtera Damban Etam, kebutuhan biaya pengembangannya kembali menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Secara eksisting Pelabuhan Amborawang Laut tidaklah dalam keadaan yang siap digunakan, diperlukan pembiayaan sehingga pelabuhan tersebut siap digunakan,” ujar Ahmad Taufik.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin skema penyertaan modal justru menimbulkan konsekuensi pembiayaan baru bagi daerah.
Karena itu, Pemkab Kukar menyatakan keberatan apabila setelah pelabuhan menjadi bagian dari penyertaan modal kepada BUMD, pembiayaan untuk menyiapkan fasilitas tersebut kembali dibebankan kepada APBD.
“Pemerintah sangat berkeberatan jika nantinya atas penggunaan pelabuhan tersebut jika disepakati disertakan modal ke PT Kukar Sejahtera Damban Etam, maka ada pembiayaan kembali dari APBD,” tegasnya.
Ahmad Taufik menyebutkan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah meminta adanya audit dan kajian bisnis sebelum rencana penyertaan modal diputuskan.
Kajian tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan, potensi pendapatan, biaya pengelolaan, penyusutan aset serta risiko usaha.
Dengan perhitungan itu, pemerintah dapat mengetahui apakah pengelolaan Pelabuhan Amborawang benar-benar layak secara bisnis dan mampu mendukung kinerja BUMD.
“Pembahasan mengenai rencana ini selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD dengan mengacu pada hasil kajian dan rencana bisnis yang disiapkan,” tandasnya. (ADV)
