Borneonusantara.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyoroti perhitungan kerugian pada salah satu blok migas di wilayah Sanga-Sanga. Ia menyebut pemerintah daerah menghadapi kesulitan ketika berupaya menelusuri dasar perhitungan kerugian tersebut karena keterbatasan akses terhadap data.
Ia mengatakan pihaknya telah berupaya menelaah perhitungan kerugian yang dilaporkan pada blok sumur Sanga-Sanga. Namun, upaya tersebut belum mudah dilakukan karena pemerintah daerah kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menelusuri penyebabnya.
“Termasuk salah satunya sekarang ada satu blok sumur Sanga-Sanga. Itu perhitungannya selalu rugi,” ungkapnya.
Kata dia, pemerintah daerah berusaha mengkaji persoalan tersebut termasuk melalui pembahasan di tingkat musyawarah daerah. Namun menurutnya, upaya menelusuri kerugian dari berbagai perspektif masih terkendala akses terhadap data.
“Ketika kami berusaha teliti kerugian itu dari perspektif apa, itu sangat sulit sekali kita untuk mendapatkan data,” jelasnya.
Baginya, hak itu penting mengingat kewajiban transparansi informasi dalam pengelolaan blok migas, khususnya bagi daerah yang berkepentingan terhadap manfaat ekonomi dari aktivitas energi di wilayahnya.
Bagi pemerintah daerah, informasi mengenai kinerja keuangan dan dasar perhitungan kerugian diperlukan untuk memahami kondisi usaha, mengevaluasi manfaat ekonomi, serta menilai kontribusi kegiatan migas terhadap penerimaan daerah.
“Tapi besaran maupun penyebab kerugian blok Sanga-Sanga belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan. Diperlukan data keuangan, penjelasan pengelola blok, serta keterangan pihak terkait untuk mengetahui periode kerugian, komponen biaya, dan metode perhitungannya,” tuturnya.
Persoalan ini juga berkaitan dengan dorongan Aulia agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi penerima pasif pembagian hasil dari industri energi. Ia menginginkan daerah memiliki keterlibatan yang lebih kuat dalam pengelolaan sektor tersebut.
“Pemerintah daerah perlu mempunyai ruang untuk memahami dan berpartisipasi dalam keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam,” terangnya.
Dengan akses informasi yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi manfaat ekonomi kegiatan migas secara lebih terukur.
“Karena itu penelusuran lebih lanjut terhadap perhitungan kerugian Blok Sanga-Sanga menjadi penting untuk memastikan persoalan tersebut dipahami berdasarkan data dan penjelasan dari pihak yang berwenang,” tandasnya (ADV)
