Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberi dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengambil peran dalam membuka ruang bagi produk lokal dan usaha masyarakat untuk masuk dalam aktivitas pemerintah daerah, selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara memperkuat ekonomi lokal sekaligus membantu membuka peluang pendapatan bagi masyarakat.
“Saya ingin OPD bisa lebih aktif dan jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kukar,” katanya.
Ia mencontohkan pemanfaatan air mineral produksi perusahaan daerah serta produk roti yang dihasilkan warga binaan Lapas. Pemanfaatan produk tersebut dinilai menjadi bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap aktivitas ekonomi yang tumbuh di Kukar.
Aulia berharap pola serupa dapat diperluas pada berbagai produk dan kelompok usaha masyarakat lainnya. Dengan begitu, aktivitas pemerintahan tidak hanya menghasilkan pelayanan publik, tetapi juga ikut menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Harapan kita semua bisa saling berkolaborasi dan saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga nanti aktivitas yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Upaya penguatan ekonomi masyarakat lanjut Aulia, tidak berhenti pada pemanfaatan produk lokal. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah pendekatan untuk memperluas akses ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satunya melalui sektor perkebunan sawit. Perusahaan sawit di Kukar didorong memberikan perhatian kepada masyarakat yang masuk kelompok desil bawah di sekitar wilayah operasional, terutama dalam skema penerima manfaat plasma.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi keberadaan perusahaan di daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong agar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan tidak berjalan sendiri. Koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting agar bantuan dan program pemberdayaan perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
Dukungan terhadap usaha masyarakat juga diwujudkan melalui penyerahan bantuan sarana dan prasarana UMKM bersama Dinas Koperasi dan UKM Kukar.
Bantuan tersebut berupa peralatan produksi kue, mixer, wajan, set loyang hingga timbangan digital kepada Koordinator Binaan Lapas Perempuan.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.
“Penguatan usaha produktif dapat menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kukar,” pungkasnya. (ADV)
