Borneonusantara.com, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu realisasi dana yang menjadi hak daerah dari pemerintah pusat.
Dari sekitar Rp2,4 triliun yang diharapkan, hingga kini baru sekitar Rp136 miliar yang terealisasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran hingga akhir tahun.
Menurutnya, Pemkab Kukar telah memperhitungkan sejumlah kemungkinan apabila dana dari pemerintah pusat yang menjadi hak daerah belum terealisasi sesuai harapan.
“Kalau memang pemerintah pusat tidak merealisasikan yang menjadi hak kita, bisa jadi hutang,” kata Sunggono.
Ia mengatakan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi posisi keuangan daerah pada tahun berjalan. Bahkan, kemungkinan besaran kewajiban yang muncul dapat berkaitan dengan dana yang belum diterima tersebut.
Sunggono menegaskan, sampai saat ini dana yang terealisasi baru sekitar Rp136 miliar dari nilai yang disebut mencapai Rp2,4 triliun.
“Yang terealisir kemarin cuma Rp136 miliar saja,” ujarnya.
Kondisi itu menjadi salah satu perhatian Pemkab Kukar dalam mengelola belanja daerah. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan pendapatan yang tersedia.
Sunggono sebelumnya juga menyampaikan, realisasi anggaran Kukar saat ini masih berada di kisaran hampir 50 persen. Namun, capaian fisik kegiatan disebut telah berada di atas persentase realisasi keuangan tersebut.
“Dengan kondisi pendapatan yang belum sepenuhnya terealisasi, Pemkab Kukar harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana belanja agar pelaksanaan anggaran tetap mengikuti kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. (ADV)
